mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Pandemi Covid 19, Haul Syekh Abdul Qodir Jailani di Ponpes Al Baqiatush Shalihat, di Gelar Secara Virtual KPU Tanjab Barat Tetapkan Uas – Hairan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Serentak 2020 Wabup Hadiri Sertijab, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Dapatkan Suntikan Vaksin Covid 19, Karteria Ini yang Harus Dipenuhi Sosok Wanita Muda Ini Bakal Gantikan Posisi Hairan Menjadi Anggota DPRD Tanjab Barat

Home / Politik

Rabu, 21 Oktober 2020 - 21:29 WIB

Money Politik Tidak Sama Dengan Perjanjian Politik

Tanjab Barat-, Banyak masyarakat pemilih dalam mengartikan money politik dan perjanjian politik pada pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 09 Desember 2020.

Menanggapi dua isu berbeda tersebut, Pengamat hukum Tata Negara provinsi Jambi Arfa’i. SH.MH dan juga merupakan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Jambi menyebutkan dua isu yang santer terdengar dikalangan masyarakat adalah money politik dan perjanjian politik.

“Ini ada dua isu seringkali berkembang di masyarakat kita tentang money politik dan perjanjian politik. Mana yang bisa tergolong masuk dalam delik hukum” ujar Arfa’i.SH. MH Pengamat hukum Tata Negara, dan juga merupakan mahasiswa semester akhir program Doktor Hukum Universitas Sriwijaya.

BACA JUGA :  KPU Gelar Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Rekapitulasi 2020 di Tingkat Kabupaten Tanjab Barat

Pengamat hukum provinsi Jambi ini menerangkan, dari dua isu berbeda tersebut yang mengarah Sanksi hukum adalah money politik bukan perjanjian politik.

“Kalau money politik adalah seseorang yang memberikan sesuatu berbentuk uang atau benda dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar memilih kandidat. Kalau perjanjian politik itu adalah seseorang berjanji dihadapan pemilih, apabila terpilih” tegas Arfai. SH.MH

BACA JUGA :  Pergerakan Umy Dhilah Sadat Menjadi Mesin Kemenangan UAS-Hairan

Ia menegaskan, bagaimanapun dikaji dalam hukum, bahwa perjanjian politik tidak termasuk dalam unsur delik hukum.

“Berbeda halnya dengan money politik jelas ada unsur yang menyatakan bahwa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pilkada,”pungkasnya.

Sumber; titikjambi.com

 

Share :

Baca Juga

Politik

H.Assek: ANSHAR Bukan Minim Gagasan Tapi Sesuaikan Kondisi dan Kebutuhan

Politik

Pergerakan Umy Dhilah Sadat Menjadi Mesin Kemenangan UAS-Hairan