mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Pandemi Covid 19, Haul Syekh Abdul Qodir Jailani di Ponpes Al Baqiatush Shalihat, di Gelar Secara Virtual KPU Tanjab Barat Tetapkan Uas – Hairan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Serentak 2020 Wabup Hadiri Sertijab, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Dapatkan Suntikan Vaksin Covid 19, Karteria Ini yang Harus Dipenuhi Sosok Wanita Muda Ini Bakal Gantikan Posisi Hairan Menjadi Anggota DPRD Tanjab Barat

Home / Pemerintahan / Tanjab Barat

Jumat, 21 Agustus 2020 - 14:54 WIB

Hasil Audit BPK, Inspektorat Desak Sejumlah OPD Tanjab Barat Kembalikan Uang Negara

Tanjab Barat – Hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada tahun 2019 lalu, ditemukan sekitar Rp. 2 milyar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk itu, sejumlah OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanjabbar pun didesak untuk mengembalikan uang ke negara atas Hasil audit BPK tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar, Encep Jarkasih.  Ia menyebutkan bahwa sejumlah OPD wajibkan untuk mengembalikan uang  temuan BPK tersebut, dengan batas waktu sampai 25 Agustus 2020.

” Semua dinas sudah mendapatkan memo terkait pengembalian tersebut.

BACA JUGA :  Maju Calon Bupati, Ustadz Anwar Sadat: Amanah Masyarakat dan Panggilan Hati

Itu angkanya diatas Rp1 miliar, intinya diatas Rp1 miliar. Batas pengembalian itu kan selama 60 hari, dan terhitung itu terakhir sampai 25 Agustus 2020,” Tegasnya.

Ia mengatakan bahwa proses pengembalian temuan itu telah dilakukan oleh sejumlah OPD. Namun temuan yang paling menonjol adalah temuan terhadap TPP,  yang mana belum ada sebelumnya.

” TPP baru tahun ini ada temuan, kita mungkinkan ini karena ada perbedaan pemahaman di Pejabatnya dan di ASN nya. Karena kan ada aturan baru TPP itu atur dalam Perbub nomor 43 tahun 2018,”Ujarnya.

BACA JUGA :  UAS-Hairan Kukuhkan Tim Pemenangan Kecamatan Renah Mendaluh

” Misalnya ada PNS yang melakukan umroh, dan ini kan TPP nya seharusnya tidak dibayarkan. Akan tetapi dibayarkan. Temuan semacam ini yang muncul, kerugiannya juga terbilang besar sekitar Rp50 juta untuk TPP,” Kata mantan Kepala BKPSDM Tanjabbar ini.

Kata Encep temuan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ini berada di 20 OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanjabbar.

”  Ini menjadi bahan evaluasi untuk ASN dalam menerapkan atau melakukan pemahaman yang sama terhadap satu aturan.” Pungkasnya. (4R)

Share :

Baca Juga

Kesehatan

UAS – Hairan Uji Swab Sebagai Persyaratan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kesehatan

Setelah Uji Swab 46 Petugas Medis RSUD KH Daud Arif Negatif, Pelayanan IGD di Buka Kembali

Tanjab Barat

Komunitas Touring Toyota Fortuner Club Jambi Kunjungi Tempat Wisata WFC

Kesehatan

Seorang Staf Pegawai Honorer KPPN Kuala Tungkal Positif COVID-19

KPUD Tanjab Barat

Hindari Keramaian dan Jaga Protokol Kesehatan, KPU Minta Paslon Batasi Bawak Masa

Tanjab Barat

10 Muharram Pembuat dan Memakan Bubur Asyura Insya Allah Mendapatkan Keberkahan

Kandidat

Terima B1-KWK Gerindra, UAS-Hairan Bertekad Menang Pilkada Tanjab Barat

Kasus

Pasien Suspek Covid-19 Di Tanjab Barat di Makamkan Melalui Protokol Kesehatan