mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Pandemi Covid 19, Haul Syekh Abdul Qodir Jailani di Ponpes Al Baqiatush Shalihat, di Gelar Secara Virtual KPU Tanjab Barat Tetapkan Uas – Hairan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Serentak 2020 Wabup Hadiri Sertijab, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Dapatkan Suntikan Vaksin Covid 19, Karteria Ini yang Harus Dipenuhi Sosok Wanita Muda Ini Bakal Gantikan Posisi Hairan Menjadi Anggota DPRD Tanjab Barat

Home / Pemerintahan / Tanjab Barat

Jumat, 21 Agustus 2020 - 14:54 WIB

Hasil Audit BPK, Inspektorat Desak Sejumlah OPD Tanjab Barat Kembalikan Uang Negara

Tanjab Barat – Hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada tahun 2019 lalu, ditemukan sekitar Rp. 2 milyar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk itu, sejumlah OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanjabbar pun didesak untuk mengembalikan uang ke negara atas Hasil audit BPK tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar, Encep Jarkasih.  Ia menyebutkan bahwa sejumlah OPD wajibkan untuk mengembalikan uang  temuan BPK tersebut, dengan batas waktu sampai 25 Agustus 2020.

” Semua dinas sudah mendapatkan memo terkait pengembalian tersebut.

BACA JUGA :  Kasus Sabu Dalam Pempek, Polres Tanjab Barat Tetapkan 3 Tersangka,Dua Masih Buron

Itu angkanya diatas Rp1 miliar, intinya diatas Rp1 miliar. Batas pengembalian itu kan selama 60 hari, dan terhitung itu terakhir sampai 25 Agustus 2020,” Tegasnya.

Ia mengatakan bahwa proses pengembalian temuan itu telah dilakukan oleh sejumlah OPD. Namun temuan yang paling menonjol adalah temuan terhadap TPP,  yang mana belum ada sebelumnya.

” TPP baru tahun ini ada temuan, kita mungkinkan ini karena ada perbedaan pemahaman di Pejabatnya dan di ASN nya. Karena kan ada aturan baru TPP itu atur dalam Perbub nomor 43 tahun 2018,”Ujarnya.

BACA JUGA :  Polres Tanjabbar Terjunkan Tim Khusus, Cegah money politics, Kapolres:Tidak Segan untuk Menindak Tegas Siapun Orangnya

” Misalnya ada PNS yang melakukan umroh, dan ini kan TPP nya seharusnya tidak dibayarkan. Akan tetapi dibayarkan. Temuan semacam ini yang muncul, kerugiannya juga terbilang besar sekitar Rp50 juta untuk TPP,” Kata mantan Kepala BKPSDM Tanjabbar ini.

Kata Encep temuan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ini berada di 20 OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanjabbar.

”  Ini menjadi bahan evaluasi untuk ASN dalam menerapkan atau melakukan pemahaman yang sama terhadap satu aturan.” Pungkasnya. (4R)

Share :

Baca Juga

Partai

Rayakan HUT Ke 22, DPD PAN Tanjab Barat Berikan Tali Kasih Ke Anak Panti Asuhan Aisyah

Kesehatan

Seorang Staf Pegawai Honorer KPPN Kuala Tungkal Positif COVID-19

Pilkada

Maju Calon Bupati, Ustadz Anwar Sadat: Amanah Masyarakat dan Panggilan Hati

Tanjab Barat

Komunitas Touring Toyota Fortuner Club Jambi Kunjungi Tempat Wisata WFC

Kejari

Kejari Tanjabbar Limpahkan 10 Tahanan 

Tanjab Barat

UAS-Hairan Jadi Magnet Tersendiri Bagi Generasi Milenial ANSHAR

Kasus

Pasien Suspek Covid-19 Di Tanjab Barat di Makamkan Melalui Protokol Kesehatan

Partai

Sah, DPC Gerindra Tanjabbar Resmi Jadi Pengusung Pasangan Anwar Sadat dan Hairan