mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Pandemi Covid 19, Haul Syekh Abdul Qodir Jailani di Ponpes Al Baqiatush Shalihat, di Gelar Secara Virtual KPU Tanjab Barat Tetapkan Uas – Hairan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Serentak 2020 Wabup Hadiri Sertijab, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Dapatkan Suntikan Vaksin Covid 19, Karteria Ini yang Harus Dipenuhi Sosok Wanita Muda Ini Bakal Gantikan Posisi Hairan Menjadi Anggota DPRD Tanjab Barat

Home / Berita

Jumat, 4 Desember 2020 - 18:47 WIB

Dugaan Program PKH Ditunggangi Salah Satu Paslon, Begini Tanggapan Kadis Sosial

TANJAB BARAT – Kisruh dugaan pengarahan dukungan kepada pasangan calon (paslon) di Pilkada Tanjab Barat dengan menunggangi Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat respon dari Kepala Dinas Sosial Tanjab Barat, Syarifudin MM

Syarifudin menegaskan pihaknya tidak pernah memgarahkan prorgam PKH tersebut maupun petugas PKH untuk mendukung kelancaran sosialisasi Paslon Pilbup Tanjab Barat.

“Itu tudak benar, saya mengikuti arahan pak Sekda tentang Netralitas ASN,” sebutnya via WhatsApp dikonfirmasi, Jumat (04/12/20).

Sebelumnya isu tersebut sempat bergulir menjadi buah bibir, jika prorgam Kemensos tersebut disinyir dijadikan penopang kampanye terselubung salah satu paslon Pilbup arahan dari pejabat Dinsos Tanjab Barat.

BACA JUGA :  Sekolah di Tanjab Barat Siap Belajar Tatap Muka

Warga pun merasa risih bila hal tersebut benar adanya dan meminta Bawaslu dan pihak berwenang lainnya untuk menyelidikinya.

Pada kesempatan lain Koordinator PKH Kabupaten Tanjab Barat, Henry Adriand menegaskan bahwa seluruh SDM PKH tetap menjunjung tinggi netralitas dalam pilkada ini. Demikian pula program PKH.

“Sesuai SK yang diterima dari Kemensos RI yang dipegang teguh oleh SDM PKH, disitu dibunyikan juga bahwa pendamping/SDM PKH tidak boleh berpolitik praktis, bahkan menjadi simpatisan salah satu paslon,” tegasnya.

BACA JUGA :  Pilkada Serentak Momentum Menerapkan Kembali Pancasila

Ia menghimbau agar seluruh SDM PKH di Wilayah Tanjab Barat betul-betul dapat menjaga independensi dan netralitas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020.

“Jangan sampai SDM PKH terlibat dalam politik praktis dan menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati apalagi sampai menggiring peserta program terhadap pasangan calon tertentu,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Berita

Dua Posko Akan Didirikan Pengamanan Natal dan Tahun Baru

Berita

Kunjungi Tanjab Barat, Kapolda Resmikan Hall Badminton Sarja Arya Racana Polres

Berita

Warga Bingung WFC Kuala Tungkal Berubah Nama

Berita

Anwar Sadat Pastikan Berpasangan dengan Khairan Maju di Pilbup Tanjab Barat

Berita

Anwar Sadat Resmi di PAW Dari DPRD Provinsi Ini Penggantinya

Berita

Did You Know Your Eye Makeup Could Be Making You Sick?

Berita

Bappeda Tanjabbar Gelar Forum TJSLP 2020 Secara Zoom Meeting

Berita

Kebutuhan Pokok Perum Bulog Subdivre Kuala Tungkal Aman Sampai April 2021