mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Pandemi Covid 19, Haul Syekh Abdul Qodir Jailani di Ponpes Al Baqiatush Shalihat, di Gelar Secara Virtual KPU Tanjab Barat Tetapkan Uas – Hairan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Serentak 2020 Wabup Hadiri Sertijab, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Dapatkan Suntikan Vaksin Covid 19, Karteria Ini yang Harus Dipenuhi Sosok Wanita Muda Ini Bakal Gantikan Posisi Hairan Menjadi Anggota DPRD Tanjab Barat

Home / Bawaslu Tanjab Barat

Kamis, 22 Oktober 2020 - 22:34 WIB

Bawaslu : Belum Ada Pelanggaran Kampanye di Pilkada Tanjab Barat

 

TANJAB BARAT – Hingga saat ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyebut belum ada pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerah ini.

“Hingga saat ini belum ada status resmi pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh tim kampanye atau Paslon,” ujar Komisioner Bidang Hukum dan Penindakan Bawaslu Tanjab Barat Dr. Mohd. Yasin, MH, Kamis (22/10/20).

Namun Yasin menyebut jika pohaknya ada merenima laporan, namun pada saat diminta untuk menunjukan alat bukti otentik, mereka tidak bisa.

“Seperi laporan dugaan kontrak politik, hanya berdasar screenshot dari medsos, sehingga mempersulit kami untuk bergerak,” kata Yasin.

Pihak Bawaslu sangat membutuhkan bukti-bukti untuk bergerak. Sedangkan yang terjadi pada saat ini, hanya secara pesan singkat di medsos saja.

BACA JUGA :  Menggelegar, Se Kecamatan Tebing Tinggi, Umy Dhilah Sadat dan Uniyati Hairan Kukuhkan Tim Kartini ANSHAR

Laporkan pelanggaran Pilkada harus jelas, foto, video, lokasi, tempat pelaksanaan dan pelanggaran apa saja. Selain itu juga harus siap dikonfirmasi agar apa yang akan dijalankan Bawaslu benar-benar sesuai aturan. Kemudian, memiliki bukti yang valid dan tidak terbantahkan oleh pelanggar.

Lebih lanjut Yasin menjelaskan, terkait laporan kasus dugaan pemberian beras yang diduga oleh Tim Paslon Nomor Urut 1 kepada salah seorang warga yang sebelumnya sempat viral di media sosial, saat ini Bawaslu sudah menghentikan satu laporan karena tidak cukup alat bukti.

“Lantaran beras tersebut sudah habis dan si penerima beras tidak mau membeberkan siapa orang yang telah memberikan beras tersebut, maka Bawaslu memutuskan kasus tersebut selesai atau tutup,” katanya.

BACA JUGA :  KPU Gelar Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Rekapitulasi 2020 di Tingkat Kabupaten Tanjab Barat

Sementara, terkait laporan ke Bawaslu oleh salah satu tim pemenangan Nomor Urut 3 dugaan adanya kontrak politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2. Kemudian laporan pemberian beras oleh tim paslon nomor urut 1 di salah satu Posko tim pemenangan.

Dua laporan tersebut, kata Yasin, hingga kini masih dalam tahap proses pemanggilan saksi dan pengumpulan barang bukti.

“Jadi, hingga saat ini belum bisa dikatakan ada pelanggaran dalam tahapan Pilkada di Tanjab Barat, karena laporan masih berproses,” tegasnya.

Kemudian dalam menindak lanjuti laporan, Bawaslu hanya punya waktu 7 hari sejak laporan diterima.

“Jika sampai waktu tidak ditemukan bukti-bukti konkrit, akan dihentikan,” tandasnya.(4R).

Share :

Baca Juga

Bawaslu Tanjab Barat

Penegakan Protokol Kesehatan di Pilkada Tanjabbar 2020, Bawaslu Bisa Kalaborasi Undang-undang dan Perda

Bawaslu Tanjab Barat

Ini Penjelasan Bawaslu Terkait Pesan Berantai OTT Yang Menyudutkan Salah Satu Paslon